September 19, 2021

Omicron Indonesia

Aktual dan Terpercaya

TINDAKAN REPRESIF OKNUM POLISI, BUKAN HANYA MELUKAI HATI MASYARAKAT NAMUN MENCORENG NAMA BAIK INSTITUSI POLRI!

TINDAKAN REPRESIF OKNUM POLISI, BUKAN HANYA MELUKAI HATI MASYARAKAT NAMUN MENCORENG NAMA BAIK INSTITUSI POLRI!

Bandung, Omicron Indonesia – Disahkannya UU Cipta Kerja pada sidang paripurna DPR RI pada Senin (05/10/2020) masih menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya gelombang demonstrasi yang masih berlangsung hingga kemarin (08/10/2020). Demonstrasi dilaksanakan serentak hampir di seluruh wilayah Indonesia, dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian. polisi

Namun, hal tidak terpuji dilakukan oleh seorang oknum polisi yang berada di Kota Bandung. Dalam video amatir yang beredar di sosial media, terekam bahwa salah satu oknum polisi tersebut memukul satpam yang sedang berjaga di lingkungan kampus UNISBA. Hal tersebut tentunya langsung menjadi sorotan dan mendapat kecaman publik, lantaran aksi tersebut dilakukan terhadap satpam yang notabene hanya masyarakat  sipil dan menjalankan tugas untuk mengamankan area kampus.

Video tersebut beredar di salah satu akun instagram, yang bernama info.mahasiswaunisba. Berikut merupakan video yang cukup membuat masyarakat sakit hati, atas perlakuan represif aparat terhadap anggota satpam yang sedang menjalankan tugas.

Apakah Anggota Polisi Berhak Melakukan Aksi Represif?

POLRI sebagai kesatuan yang memiliki slogan “Melayani dan Melindungi”, memang memiliki tugas pokok fungsi untuk mengamankan suatu peristiwa yang berpotensi mengancam keamanan publik seperti demonstrasi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 13 ayat (3) UU 9 Tahun 1998 yang berbunyi

“Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, POLRI bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”

Dalam melakukan tugasnya tersebut, anggota kepolisian harus melaksanakan prosedur yang telah di tentukan. Prosedur tersebut dituangkan pada Pasal 13 Perkapolri 9 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa, POLRI ketika melaksanakan tugas pengamanan demonstrasi wajib memperhatikan point-point berikut :

  1. Melindungi hak asasi manusia;
  2. Menghargai asas legalitas;
  3. Menghargai prinsip praduga tak bersalah;
  4. Menyelenggarakan pengamanan.

Baca Juga : OMNIBUS LAW, Sekejam Apakah Undang-Undang ini?!

Oleh karenanya, dengan peraturan KAPOLRI tersebut dapat disimpulkan bahwa POLRI sebagai institusi Negara yang mengayomi masyarakat wajib mengamankan jalannya demonstrasi tanpa melakukan tindak kekerasan. Namun, anggota kepolisian mempunyai hak untuk menindak tegas para demonstran yang melakukan tindakan melanggar hukum. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 23 ayat [1] point C Perkapolri 9 Tahun 2008 :

“Terhadap pelaku yang anarkis dilkukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan aksi anarkis pelaku”

Tindakan Represif Polri Sangat Menyalahi Aturan

Tindakan yang dilakukan oleh salah satu oknum polisi yang berada di Kota Bandung tersebut, jelas sangat melanggar aturan dan prinsip-prinsip pengamanan yang ada. Memang dalam keadaaan tertentu, anggota kepolisian dapat melakukan tindakan paksa demi ketertiban aksi demonstrasi yang berlangsung.

Namun, Apakah satpam tersebut ada melakukan kesalahan? Dan Apakah satpam tersebut merupakan salah satu dari massa pendemo? Dengan tindakan oknum Polisi yang memukul satpam tersebut  tentu telah melanggar Pasal 24 Perkapolri 9 Tahun 2008. Bahwa dalam menerpakan upaya paksa, harus ada beberapa hal yang dihindari oleh anggota diantaranya :

  1. Tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya pengejaran pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul;
  2. Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
  3. Tidak patus dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya;
  4. Tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
  5. Tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiyaan, pelecehan, melanggar HAM;
  6. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggaran peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya masyarakat masih tidak habis pikir, bagaimana seorang satpam yang tidak bersalah secara spontan dihujani kepalan tangan di wajahnya? Dan apakah tindakan itu legal dilakukan polisi?

Sudah seharusnya oknum polisi tersebut mendapat tindakan tegas dari institusi POLRI seperti mendapat surat peringatan dan melakukan klarifikasi terkait tindakannya tersebut. Hal tersebut dikarenakan oknum polisi tersebut telah melanggara Pasal 7 Ayat (1) point [1 & 2] Protap Dalmas, yaitu :

  1. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa
  2. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur.

Kami selaku masyarakat mencitai POLRI, kami butuh keadaan POLRI di tengah-tengah kami untuk menciptakan suasana yang aman. Namun hukum tetaplah hukum, apabila ada oknum kepolisian yang melakukan tindakan tidak terpuji WAJIB hukumnya diberi sanksi setegas-tegasnya, karena hal tersebut selain menyakiti hati masyarakat juga mencederai nama institusi POLRI sebagai pengayom masyarakat.

 

Editor : Tsania Nurhayati Karunia Dewi