September 19, 2021

Omicron Indonesia

Aktual dan Terpercaya

OMNIBUS LAW, SEKEJAM APAKAH UNDANG-UNDANG INI?! PART 1

OMNIBUS LAW, SEKEJAM APAKAH UNDANG-UNDANG INI?! PART 1

Bandung, Omicron Indonesia—Belum selesai keresahan masyarakat akan pandemik COVID-19 yang masih merjalela di Indonesia. Kini publik dikejutkan dengan hasil sidang paripurna DPR, pada Minggu (05/10/2020) yang melegalkan UU Cipta Kerja atau yang lebih dikenal sebagai Omnibus Law di Indonesia.

Menurut pemerintah dengan disahkannya UU Cipta Kerja tersebut, akan meningkatkan iklim investasi di Indonesia ke arah yang lebih baik. Namun, pada kenyataannya setelah UU tersebut disahkan dalam sidang paripurna DPR RI kemarin.Undang-undang tersebut malah menimbulkan kecaman dari berbagai elemen yang ada di masyarakat. Kaum buruh dan mahasiswa ramai menuntut untuk dihapuskannya UU Cipta kerja ini, karena dirasakan hanya menguntungkan pihak investor dan pengusaha saja.

Aksi kecaman tersebut dilakukan oleh masyarakat melalui berbagai cara, diantaranya adalah dengan mengadakan aksi demo turun ke jalan, serta melalui jagat dunia maya seperti twitter, facebook, whatsapp, dan instagram. Khusus untuk aksi kecaman Omnibus Law melalui sosial media, tim Omicron Indonesia menemukan satu sebaran yang berisi point-point tuntutan masyrakat terhadap UU Omnibus Law ini.

Seberapa Kejam Omnibus Law bagi Rakyat Indonesia?

Berikut beberapa point, kekejaman Omnibus Law yang beredar di masyarkat melalui media sosial.

Omnibus

Tentunya sekilas apabila kita melihat rangkuman kekejaman Omnibus Law tersebut kita akan langsung terpancing emosi dan menyebarkan point tersebut kepada orang lain di media sosial kita. Hal tersebut merupakan hal yang lumrah, dan terjadi pada saya sebagai penulis artikel ini.

Namun apakah Omicronians ketahui, bahwa setelah Omicron Indonesia melakukan cross check terhadap beberapa poin yang tersebar di media sosial,  ditemukan beberapa kesalahan dalam poin tuntan yang beredar di media sosial tersebut. Berikut Omicron Indonesia merangkum beberapa kesalahan poin tuntutan Omnibus Law, yang selama ini beredar di media sosial.

  1. Perusahaan bisa melalukan PHK kapanpun secara sepihak kepada karyawan-nya

Pada faktanya, UU ini melindungi para pekerja dari ancaman PHK atau pemecatan kerja secara sepihak oleh perusahaan sebelum batas waktu kontrak kerja terpenuhi. Dalam BAB IV tentang ketenaga kerjaan Pasal 62, berbunyi

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.”

Hal tersebut mengindikasikan adanya hubungan professional, antara karyawan dan pengusaha dalam melakukan kontrak kerja. Pasal 62 tersebut mengatur, bahwa pihak perusahaan tidak bisa menghentikan hubungan kerja dengan karyawan sebelum batas kontrak kerja berakhir. Apabila hal tersebut dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan wajib memberikan kompensasi sebesar gaji karyawan sampai batas akhir waktu perjanjian kerja.

Baca Juga : Selfie bisa memprediksi apakah seseorang mempunyai penyakit jantung atau tidak?

Simulasinya adalah, apabila Omiconians merupakan pekerja di PT. A dengan gaji 5 juta perbulan dan durasi kontrak 1 tahun. Namun pada saat bulan ke-6, Omicronians diputus kontraknya secara sepihak oleh PT. A. Maka PT. A wajib memberika kompensasi kepada Omicronians, sejumlah

5 Juta x 5 Bulan (Sisa Durasi Kontrak) = 25 Juta

Sebelum Omicronians, benar-benar di PHK dari PT. A tersebut.

  1. Tenaga Kasir Asing Bebas Masuk

Hmmm, ini juga merupakan poin yang kurang tepat dalam 13 tuntutan tersebut. Pada UU Cipta Kerja BAB IV pasal 42 ayat (4), berbunyi bahwa:

“Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki”

Selain itu, selama pekerja asing itu berada di Indonesia dan melakukan pekerjaannya. Pemberi kerja, dalam hal ini yaitu Perusahaan harus menunjuk satu warga Negara Indonesia untuk mendampingi tenaga kerja asing tersebut. Hal tersebut dimaksudkan, untuk adanya transfer teknologi serta keahlian dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja Indonesia.

Namun, terlepas dari adanya kesalahan penafsiran masyarakat Indonesai terakit UU Cipta Kerja ini. Sudah sepatutnya DPR RI, mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia untuk mengkaji kembali UU Cipta kerja ini. Karena beberapa poin di UU Cipta Kerja ini, ada yang cukup kontroversial. Salah satunya terkait hak terhadap Karyawan Perempuan yang memiliki perbedaan tertentu dari karyawan laki-laki.

 

Editor : Tsania Nurhayati Karunia Dewi